Berdayakan Guru Honor sebagai Guru Kelas

PADANG KEKURANGAN 867 GURU SD PADANG, HALUAN—Hingga saat ini, Kota Padang masih kekurangan guru Sekolah Dasar (SD) sebanyak 867 orang. Agar Program Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) tidak terganggu, terpaksa kepala sekolah mengangkat guru honor. Dari sekian banyak SD yang kekurangan guru itu diantaranya, SDN 02 Lubuk Begalung. Menurut Kepala Sekolah SD 02 Lubuk Bega­lung, Rusli, kekurangan guru itu sudah berlangsung selama tiga tahun. Kekurangan lima orang guru ini diantisipasi dengan pengangkatan guru honor.  Sementara untuk memba­yar honornya diambilkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Kami kekurangan guru kelas sebanyak 5 orang. Hal ini sudah terjadi sejak tiga tahun belakangan. Oleh ka­rena itu, untuk menutupi kekurangan tersebut, diangkat­lah guru honor yang digaji dengan dana BOS sebesar Rp300 ribu/ orang,” katanya. Pihaknya sangat berharap adanya pengangkatan guru PNS. Sehingga tenaga pen­didik di sekolah itu bisa menyukseskan program peme­rintah wajib belajar 9 tahun. SDN 26 Lubeg juga menga­lami hal yang sama. Menurut Kepala Sekolah Fatma Ri­yanti, sekolah yang dipimpin­nya kekurangan guru kelas sebanyak dua orang dian­taranya, guru kelas dua dan kelas enam. Oleh karena itu, kegiatan belajar mengajar digantikan oleh guru IPA dan Bahasa Inggris untuk satu kelas. Sementara satu kelas lagi untuk kelengkapan mengajar guru sertifikasi. “Dua orang ini adalah guru honor, tapi bukan spesialis guru kelas. Jika kami me­ngang­kat guru kelas dari honorer maka perlu pula pertimbangan untuk jam sertifikasi, karena jam menga­jar harus 24 jam. Sedapat mungkin, memang sebaiknya ditambah guru PNS, mengi­ngat gaji guru honor ini sa­ngat minim hanya Rp500 ribu dari dana BOS,” ujarnya. Sementara SDN 18 Pa­dang tidak mengalami keku­rangan guru ini. Tetapi menu­rut Kepala Sekolahnya, Hasna­warti, tahun depan bisa jadi akan terjadi kekurangan guru karena ada yang pensiun. Kendati demikian, pihaknya mengakui kekurangan guru agama dan berharap adanya pengangkatan PNS. Sebab guru honorer yang ada ini digaji melalui dana BOS. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Indang Dewata yang dihubungi terpisah me­nga­takan, untuk sementara solusi dari kekurangan guru SD di Kota Padang ini akan dilakukan dengan mengangkat honor dengan SK kepala sekolah. Selanjutnya, untuk penam­bahan pendapatan guru honor, selain menggunakan dana BOS, pihaknya berharap bantuan dari Pemko Padang yang dialokasikan sebesar Rp125 ribu bisa lebih ditingkatkan. Sedangkan pembayaran honor guru dari dana BOS, sistemnya tergantung jumlah murid yang ada di sekolah dan nantinya dibagi dengan jumlah guru honor. “Nah, jumlah inilah yang dibayarkan kepada guru honor tersebut,” katanya. Pihaknya masih mengha­rap­kan guru SMA dan SMP yang berlebih saat ini dapat didistribusikan ke SD.  Jika para guru SD ini setuju nan­tinya, maka guru tersebut harus disertifikasi ulang. “Saat ini, kebijakan terse­but memang lebih baik karena tunjangan antara SD, SMP, SMA sama saja, begitu juga dengan karir. Mungkin yang membedakannya adalah, insti­tusi saja. apalagi saat ini jika mereka jadi guru kelas, maka tidak serta merta langsung sertifikasi. Apalagi, jika jam mengajar di SMP dan SMA kurang maka tunjangan serti­fikasi tidak dibayarkan,” kata Mantan Kepala Bapedalda Kota Padang ini. (h/ade) resource:http://harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=23536:berdayakan-guru-honor-sebagai-guru-kelas-&catid=1:haluan-padang&Itemid=70